Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 28 Agustus 2025 menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan ini diterbitkan untuk mendukung kebijakan Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Koperasi ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, dengan tujuan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan dari desa.

Dalam PMK tersebut ditegaskan bahwa pemerintah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun sebagai sumber pendanaan. Dana ini ditempatkan pada bank-bank pemerintah yang bertugas menyalurkan pinjaman kepada koperasi desa maupun kelurahan. Skema ini mencerminkan sinergi pendanaan antara pemerintah dan sektor perbankan selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Mekanisme penggunaan dana dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam bentuk rupiah. Selanjutnya, dana dianggarkan sebagai bagian dari subbagian anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) Investasi Pemerintah. Penetapan rincian pembiayaan akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan.

Secara akuntansi, penggunaan SAL tersebut dicatat sebagai penerimaan pembiayaan pada APBN 2025, sementara penempatan dana pada bank dihitung sebagai investasi nonpermanen pemerintah. Seluruh transaksi ini wajib dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2025, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Dengan berlakunya peraturan ini, pemerintah berharap dukungan pembiayaan koperasi desa dan kelurahan semakin kuat, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Melalui koperasi Merah Putih, diharapkan terbentuk fondasi kemandirian ekonomi desa sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan produktif.

PMK ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi berbasis desa di seluruh Indonesia.