Polewali Mandar – Pemerintah Desa Kuajang bersama sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Senin (28/7/2025). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat, legislatif, dan perangkat pemerintah daerah, khususnya menyangkut dua isu utama yang dihadapi warga Desa Kuajang: kerusakan jalan utama desa dan rusaknya Bendung Lemo Tua sebagai sumber irigasi pertanian.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Polman, Hj. Sarina, dan dihadiri perwakilan Dinas PUPR, Dinas Pertanian dan Pangan, serta unsur pemerintah desa dan kecamatan.

Kepala Desa Kuajang, H. Muhammad, dalam penyampaiannya menuturkan bahwa kondisi jalan utama desa sudah lebih dari 20 tahun tidak mendapatkan sentuhan perbaikan.

"Jalan ini sangat vital bagi aktivitas masyarakat. Selain menjadi akses ke fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan, jalan ini juga menghubungkan beberapa desa lainnya seperti Rea Kontara, Mammi, dan Batetangnga," jelasnya.

Senada dengan itu, tokoh masyarakat Yopi MT atau yang akrab disapa Bapak Odo, turut menyampaikan keprihatinannya. Ia berharap pemerintah kabupaten dapat meninjau langsung kondisi infrastruktur di Desa Kuajang yang menurutnya sudah lama luput dari perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Polman, Hj. Suryani, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan pengaspalan jalan tersebut sepanjang 2,85 kilometer dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026, dengan estimasi anggaran mendekati Rp7 miliar.

"Usulan itu sudah masuk dalam perencanaan kami, namun realisasi tentu bergantung pada proses penganggaran di tingkat yang lebih tinggi," jelasnya.

Selain permasalahan jalan, kerusakan total pada Bendung Lemo Tua juga menjadi sorotan dalam pertemuan ini. Warga menyampaikan kekhawatiran bahwa kerusakan bendung tersebut dapat berdampak langsung pada hasil pertanian mereka.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Polman, Abdul Malik, membenarkan kondisi tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk melakukan perbaikan apabila anggaran telah tersedia.

“Kami telah melakukan pengecekan ke lokasi. Bendung tersebut memang sudah tidak layak difungsikan,” katanya.

Dari sisi pertanian, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Polman, Kaharuddin, mengungkapkan bahwa kerusakan bendung berpotensi menyebabkan gagal panen di sekitar 138 hektare lahan sawah, dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp9 miliar. Sementara biaya perbaikan yang dibutuhkan, menurut estimasi pihak desa, hanya sekitar Rp350 juta.

Ketua Komisi III DPRD Polman, Hj. Sarina, menyatakan bahwa kedua persoalan ini harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup dan ekonomi masyarakat desa.

“Ini bukan hanya soal jalan dan bendung, tapi tentang akses, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan warga. Harus ada perhatian serius terhadap aspirasi ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Polman, H. Amiruddin, yang juga hadir dalam forum tersebut, menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur pertanian seperti bendung sangat penting dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia juga menyinggung bahwa persoalan ini berkaitan erat dengan kondisi harga pangan di pasar.

“Kalau bendung rusak dan petani gagal panen, wajar jika harga beras naik. Maka dari itu, perbaikannya tidak boleh diabaikan,” tegas politisi PKB itu.

RDP ini diharapkan menjadi awal dari tindak lanjut nyata yang dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dasar di Desa Kuajang. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menghasilkan solusi yang tidak hanya teknis, tetapi juga berkelanjutan bagi masyarakat.